Jakarta, Rifan Financindo Berjangka –

Kamis (27/10/2016) siang, seorang pedagang nasi gulai di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, diuber Satpol PP. Pedagang nasi gulai tersebut terpasksa mengumpet sementara dari tempat jualannya di trotoar.

Di waktu yang sama, seorang pedagang nasi soto di Jalan TB Simatupang, juga di Jakarta Selatan, sibuk menyiapkan dagangannya kepada para karyawan gedung Menara 165.

Si pedagang nasi gulai dan pedagang nasi soto sama-sama bermodalkan gerobak, sama-sama dagang di jalanan pada awalnya.

Bedanya? Tukang soto tersebut kini bergabung dengan Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Jakarta Selatan. Biasa berjualan di trotoar, si tukang nasi soto ditawari oleh pemerintah dan pengelola gedung untuk berjualan di kantin.

UMKM atau pedagang kaki lima (PKL) kini jadi perhatian besar pemerintah. Sebab keberadaan mereka tiap sudut kerap membuat macet jalanan. Pemprov DKI Jakarta pun menyediakan tempat.

Di Jakarta Selatan saja, tercatat ada 68.000 UMKM. Saat ini tercatat baru 3.428 pedagang UMKM yang mendapat tempat di perkantoran, mal, lokasi sementara, dan lokasi binaan.

Selain Gedung Menara 165, sejumlah gedung lain juga menempatkan PKL di dalam gedung seperti di Mal Gandaria City, Mal Kota Kasablanka, Mal One Bell Park, Mal Ciputra World, Mal Pejaten Village, dan Gedung Alamanda Tower.

Upaya menata PKL telah dikemukakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang ingin kantor wali kota jadi tempat berjualan PKL pada malam hari. Ia menilai cara itu akan lebih baik daripada PKL berjualan di trotoar.

Pemilihan waktu malam hari dinilai tidak akan mengganggu kegiatan pemerintahan.

“Jakarta mau dagang apapun laku, apalagi kalau dagangannya enak. Yang repot nyewa tempat strategis yang tidak sanggup karena mahal. Makanya kami mau manfaatkan semua,” kata Ahok di Balai Kota, Senin (17/10/2016).

Selain bertujuan untuk menyediakan tempat yang layak dan strategis, Ahok menilai cara itu akan ampuh mengurangi kemacetan. Ia melihat cukup banyak tempat berjualan PKL yang menjadi sumber kemacetan, terutama PKL yang dagangannya laris.

Pemkot Jaksel sendiri mendorong ada perusahaan-perusahaan yang mau menyediakan tempat bagi PKL, dan membiayai BPJS-nya melalui dana corporate social responsibility (CSR).

Sop kaki kambing H Irwan yang legendaris sejak 60-an diresmikan beberapa pekan lalu di Jalan Melawai oleh PT Sosro. Bakso tenis Blok S dan bubur Barito berikutnya.

Merasa merdeka dan omzet belasan juta

Para PKL yang dibina DKI memiliki kisah suksesnya masing-masing. H Irwan misalnya, berbahagia bisa berjualan di tempat lamanya sebelum ditertibkan tahun lalu.

Di usia senjanya, ia masih kucing-kucingan dengan Satpol PP. Bermodalkan gerobak dan resep mutakhir, Irwan mulai jualan sop kaki kambing di Jakarta pada 1961. Ia memulai bisnisnya di pom bensin Melawai.

Beberapa kali ia harus pindah, mulai dari Semanggi, Roxy, hingga akhirnya menetap di belakang Taman Sepeda Melawai atau di pinggir Jalan Melawai XIII.

Meski memiliki pelanggan setia mulai dari pejabat hingga artis Ibu Kota, Irwan tak pernah membuka rumah makan secara resmi. Kuali-kuali jeroan kambing di tenda mungil menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggannya. Hingga akhirnya pada Oktober 2015, “musibah” menimpanya.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan membubarkan Pujasera Melawai, termasuk sop dan sate kambing Irwan yang termahsyur. Irwan pun terpaksa angkat kaki karena ia memang mengokupasi lahan secara liar.

Awal 2016 Irwan pindah ke Taman Wijaya IX. Di usia senjanya, Irwan yang memiliki tiga pegawai masih terus dihantui ancaman penertiban. Namun nasib baik memihaknya. Pujasera Melawai kembali dihidupkan oleh pemerintah dengan menggandeng 41 pedagang lama. Kali ini lebih tertata, melalui program revitalisasi UKM yang didanai oleh corporate social responsibility (CSR) dari PT Sosro.

Masih sama seperti dulu, Irwan tetap harus membayar retribusi sebesar Rp 3.000 per hari yang didebet melalui rekening Bank DKI. Tak hanya itu, Irwan juga didaftarkan BPJS Kesehatan. Iuran tiga bulan pertamanya dibayari oleh Bank DKI.

“(Sudah) 55 tahun saya dagang di Jakarta, baru sekarang saya merasa merdeka,” kata Irwan ketika ditanya rasanya berjulan kembali di bawah binaan DKI.

Kisah sukses lainnya dialami PKL di Kota Tua. Jika saat ini puluhan pedagang kesal karena ditertibkan dan dipindahkan ke Jalan Cengkeh, pedagang roti Kevin Sihombing dan 28 PKL lainnya sudah menuai hasil dari penataan PKL.

Sebelum DKI aktif menata, Kevin-lah yang berjuang agar PKL diberikan tempat dan diizinkan merawat terowongan penyeberangan orang (TPO) Kota Tua. Tujuh tahun lamanya sejak diresmikan Fauzi Bowo pada 2008, TPO itu jadi sarang pengemis, pengamen, jambret, hingga prostitusi.

Kevin yang biasa dagang di sana sambil dibayangi ancaman penertiban, sejak 2013 mengupayakan izin berjualan. Juli 2015, ia membayar retribusi yang menurutnya sangat murah dibandingkan omzetnya yang mencapai belasan juta.

Retribusi sebesar Rp 150.000 per bulan, dianggarkan sebagian untuk menghias TPO Kota Tua. Tempat itu kini jadi semacam festival hari-hari besar. Banyak orang beristirahat dan berfoto di sana sembari menikmati jajanan.

“Ini supaya orang-orang merasa nyaman dan senang. Pasti senang dong kalau misalnya ke sini melihat tidak hanya hari rayanya (warga) mayoritas saja yang dirayakan, tapi juga (warga) minoritas merasa diakui. Semua hari raya mulai dari Islam, Kong Hu Cu, Buddha, Hindu, kami akui semua di sini,” kata Kevin.

RifanFinancindo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s